Kemana Arah Apoteker Dalam Disrupsi Kefarmasian ?

"Kemana Arah Apoteker Dalam Disrupsi Kefarmasian ? Defensi Punah, Ikut Arus Kemudian Kalah atau Memperkuat Diri dan Menang"

Pelayanan kesehatan di dunia saat ini menghadapi kondisi VUCA (volatile, uncertainty, complexity dan ambiguity) karena dihadapkan pada disruption in healthcare. Disruption sendiri menurut Clayton M Christensen adalah perubahan mendasar yang sifatnya destruktif (merusak tatanan), menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaruan yang mendasar.

Ciri khas disruption adalah pembaruan berbasis teknologi yang membuat sesuatu lebih mudah, lebih murah dan lebih memenuhi kebutuhan pelanggan yang juga berkembang secara dinamik. Disamping itu disisi pengusaha akan terjadi efisiensi dengan pengurangan SDM yang significant.



Industri kesehatan juga mengalaminya. Mulai dari Dari Rumah Sakit, Industri Farmasi, Distribusi Farmasi, Dan Profesi Kesehatan sebagai incumbent dalam era disruption ini harus mengambil sikap tegas, apakah akan menjadi pengikut saja terbawa arus sampai hilang perannya, atau  justru defensive mati tergilas perubahan atau berupaya mensiasati menjadi pemenang.

Industry 4.0 memiliki karakteristik cyber physical systems, internet of things, cloud computing and cognitive computing atau artificial intelligence. 

Kelima sektor manufaktur yang menjadi fokus utama disrupsi yaitu food and beverage, textile and apparel, automotive, electronics and chemical semuanya akan berpengaruh langsung terhadap fasilitas kesehatan. Disisi lain, disruption in healthcare Indonesia juga terjadi dari semua sektor.

BJPS Kesehatan sebagai pelaksanaan dari Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu contoh Disrupsi Pelayanan Kesehatan. Korban Disrupsi BPJS Kesehatan telah berjatuhan. Mulai Dari Rumah Sakit, klinik, Industri farmasi, PBF dan Apotek, banyak yang telah merugi dan tutup. 

Dari sisi pembiayaan di RS, Sistem pembiayaan di bundling payment berupa INACBG. Dari sisi penjamin, BPJS Kesehatan telah mendisrupsi RS dengan Vedika dan Eclaim. 

Dari sisi Profesi kesehatan, Apotek dan Apotekerlah salah satu korban disrupsi BPJS Kesehatan. Apotek hanya dikategorikan Layanan Penunjang, sebagai tambal sulam dalam pelayanan rujuk balik obat Pasien Kronis. 

Pada kenyataannya Sebagian Instalasi Farmasi RS juga berfungsi sebagai Apotek Rujuk Balik. Sebelum Era BPJS Obat dan BMHP adalah factor yang menguntungkan, namun sekarang ditasbihkan sebagai factor kerugian.

Lebih dari 70% Apoteker bekerja di sector Komunitas diluar Fasilitas Kesehatan. Disrupsi Profesi Apoteker dimulai dari gagalnya Apotek diakui sebagai fasilitas Kesehatan. Pada tahun yang sama (2013) Asosiasi Apotek / Asapin gagal diakui sebagai Asosiasi Fasilitas Kesehatan. 

Dengan Kegagalan tersebut, praktis Apoteker tidak dapat berperan dalam menentukan tarif pelayanan, sehingga berimplikasi tidak mendapatkan kapitasi dari BPJS. 

Disisi lain peran Apoteker di Rumah Sakit sedikit mengalami kenaikan signifikan sejalan kewajiban Rumah Sakit menyediakan jumlah minimal SDM Apoteker dalam rangka akreditasi. Peran tersebut diimplementasikan dalam pekerjaan farmasi klinik di Rumah Sakit. 

Apotek Mandiri adalah Apotek yang dalam menjalankan Pelayanan Kefarmasian tidak bergantung dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau pun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jumlah Apotek pada tahun 2018 di seluruh Indonesia sebanyak 26.568. 

Apotek yang bekerjasama dengan BPJS sebagai Apotek PRB sampai 2018 sebanya 1. 032 Apotek atau sekitar 4% dari total Apotek, itupun beberapa Instalasi Farmasi RS juga berperan sebagai Apotek PRB. 

Namun untuk data Apotek jejaring dengan FKTP saat ini tidak dapat dihitung dengan jelas. Hal tersebut dikarenakan tidak ada batasan satu Apotek Jejaring dapat bekerjasama dengan  berapa FKTP dalam hal Perjanjian Kerjasama. Realita di lapangan, satu Apotek dapat memilki Perjanjian Kerjasama lebih dari 10 FKTP.

Saat ini terdapat 20.965 FKTP , FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 9.842 Puskesmas, 4.883 Dokter Praktik Keluarga, 4.603 Klinik Pratama, 1.188 Dokter Gigi, 669 Klinik TNI, 562 Klinik Polri, dan 16 RS D Pratama. 

Sementara itu, di tingkat rujukan, dari sekitar 2.733 rumah sakit yang teregistrasi di seluruh Indonesia, sebanyak 2.268 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dan siap memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Dari 9.842 Puskesmas, yang secara otomatis menjadi FKTP dalam rangka JKN BPJS Kesehatan. 

Sebanyak 3.317 adalah Puskesmas Perawatan, dan 6.338 non perawatan.  Dari 9.842 Puskesmas tersebut, apoteker/ Apotek  hanya ada di 2.271 Puskesmas ( BPJS, 2018 )


Dari data di atas dapat disimpulkan, sebagian besar Apotek saat ini bersifat mandiri dalam menjalankan pelayanan Kefarmasian. Omset Apotek mandiri  tergantung dari besaran pelayanan obat, padahal disisi lain terjadi penurunan penerimaan resep yang significant. 

Obat yang selama ini tidak terjangkau daya beli masyarakat telah ‘dipaksa’ oleh BPJS untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya customer apotik terutama ekonomi kelas menengah pindah secara besar-besaran ke BPJS karena berbiaya sangat murah. 

Sementara sebagian besar pelayanan obat BPJS dimonopoli di Puskesmas dan Rumah Sakit. Data terakhir dari Asosiasi Apoteker menunjukkan Apotik mengalami penurunan omset sampai dengan 60 persen. 

Para pemimpin stake holder Apotek (Kemenkes, IAI dan Apoteker) perlu betul-betul menyadari bahwa disrupsi di masa depan itu sudah sampai , the future is now. Perubahan itu keniscayaan, datang untuk ditolak, dihindari atau dipersiapkan.

Oleh : Fidi Setyawan

0 Response to "Kemana Arah Apoteker Dalam Disrupsi Kefarmasian ?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel